TENTANG JDIH & DASAR HUKUM

TENTANG JDIH & DASAR HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan untuk:

  1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dengan adanya website ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pegawai internal Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses secara cepat dan mudah.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.