Peraturan Daerah

Detail Dokumen
Bentuk
Peraturan Daerah
Nomor/Tahun
9/2018
Diundangkan
07-12-2018
Perihal
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Abstrak
Bahwa untuk melaksanakan ketetuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batas istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi muatan Perda ini meliputi pengaturan antara lain: Kedudukan, Fungsi dan Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan, Persyaratan, Pengisian, Peresmian dan Pengesahan, Serta Pemberhentian Keanggotaan BPD, Masa Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Keuangan, Serta Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu, Peraturan Tata Tertib BPD, Musyawarah BPD, Musyawarah Desa, Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga Lainnya, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Desember 2018. Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Perda ini diundangkan. Penjelasan 3 hlm.
Unduh Dokumen
Statistik Unduhan
Diunduh 43 kali
Status Peraturan
Berlaku